Mamuju, RelasiIndonesia.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) diminta serius dan berhati-hati dalam mengelola program pengadaan bibit kakao, kopi, durian, serta pengadaan kambing yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Pasalnya, belakangan ini ramai beredar di media sosial laporan dari masyarakat terkait dugaan bibit yang dibagikan tidak berkualitas, bahkan banyak yang mati setelah diterima petani.
MUH AHYAR Ketua bidang PTKP HMI Cabang manakarra Mengatakan, muncul pula dugaan adanya praktik mark up anggaran dalam proyek pengadaan tersebut. Publik menilai harga bibit dan kambing yang dibelanjakan tidak sesuai dengan kualitas barang di lapangan, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya permainan kotor dalam proses pengadaan.
“Ini warning keras untuk Pemprov Sulbar. Jangan sampai program yang seharusnya membantu rakyat kecil justru berubah menjadi ajang memperkaya segelintir pejabat dan kontraktor nakal,” kata MUH AHYAR Ketua bidang PTKP HMI Cabang manakarra, Kamis (11/9/2025).
Program pengadaan yang menelan dana fantastis ini semestinya menjadi pilar strategis untuk mendongkrak kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan ekonomi daerah.
“Namun jika benar ada bibit tidak berkualitas, apalagi ditambah dugaan mark up, maka program ini tidak lebih dari pemborosan uang negara yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Masyarakat menuntut agar Pemprov Sulbar segera:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan bibit dan kambing.
2. Membuka data transparan terkait anggaran, harga satuan, vendor penyedia, dan distribusi penerima manfaat.
3. Mengusut dugaan mark up anggaran yang merugikan rakyat.
4. Menghentikan pola proyek asal-asalan yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
5. Menghadirkan aparat pengawas independen untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas program.
“Jangan main-main dengan uang rakyat! Jika benar ada permainan anggaran dan bibit tidak berkualitas, maka ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk dugaan korupsi yang harus diusut oleh aparat penegak hukum,” pangkasnya.
Rakyat Sulbar menegaskan bahwa dana puluhan miliar yang bersumber dari APBD/APBN bukanlah milik pejabat, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Skandal pengadaan bibit dan kambing ini bisa menjadi bom waktu politik bila tidak segera ditangani serius.
Warning terakhir: Pemprov Sulbar jangan jadikan program pertanian dan peternakan sebagai lahan basah korupsi. Rakyat mengawasi, dan hukum harus bertindak
(Ys)
