Mamuju,RelasiIndonesia.com–Komunika Nunsantara Beredar dimedia Gubernur sulbar SDK sarankan ke warga yang menolak tambang pasir silahkam tempu jalur hukum, ditanggapi Ketua Basis FPPI POLMAN, Rabu 7/05/2025.
Menurtunya aksi yang terjadi beberapa hari lalu itu adalah merupakan bentuk kritik tajam terhadap respons Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), khususnya Gubernur Suhardi Duka.
Aksi yang melibatkan gabungan ratusan warga dari berbagai kabupaten ini menunjukkan tingginya keresahan masyarakat terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas tambang pasir.
Irfan menilai bahwa pernyataan Suhardi Duka yang menyarankan masyarakat menempuh jalur hukum atau menggugat ke PTUN mencerminkan sikap birokratis yang menjauh dari semangat pelayanan kepada rakyat.
Lanjut, ia menyamakan sikap ini dengan warisan kolonial, di mana birokrat lebih berfungsi sebagai pelayan kekuasaan dan kepentingan elite dibandingkan sebagai wakil dan pelindung kepentingan rakyat.ungkap irfan
Kata dia, Secara historis, ungkapan seperti itu merupakan “kaum Pangreh Praja” memang merujuk pada pejabat kolonial yang bertugas menjaga stabilitas kekuasaan kolonial, bukan sebagai perwakilan kepentingan lokal.
Dalam konteks ini, Irfan menyampaikan bahwa patut diduga birokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya bebas dari warisan mentalitas tersebut.
Ia menutup dengan menyebut bahwa pelayanan kepada rakyat seringkali hanya slogan belaka, dan jika ada pejabat yang benar-benar berpihak pada rakyat, itu hanya “anomali personal”, bukan karakter sistem.
Kritik ini menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap institusi pemerintahan yang dinilai lebih melindungi kepentingan modal dan elite daripada masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan.
(Md)
