Mamuju,RelasiIndonesia.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Sulbar menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat pada Senin (26/8/2024).
Mereka menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dinilai akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
Aksi ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/8) lalu mengeluarkan putusan yang memungkinkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, meski tidak memiliki kursi di DPRD.
Menurut para pakar, putusan ini berpotensi meningkatkan jumlah kandidat dalam Pilkada, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan.
Koordinator lapangan aksi, Dadang, dalam orasinya menyatakan bahwa aksi ini merupakan respon terhadap situasi demokrasi yang semakin mengkhawatirkan.
“Kami melakukan aksi dengan tema ‘Kawal Putusan MK, Selamatkan Demokrasi’,” tegasnya.
Para mahasiswa juga membawa berbagai spanduk dengan tulisan kritikan terhadap Presiden Jokowi. Beberapa tulisan tersebut antara lain.
“Mau jadi anak Jokowi biar bisa jadi pejabat” dan “GMNI tidak takut sama raja Jawa.”
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung, dan para mahasiswa menuntut agar DPRD Sulbar menjaga aspirasi mereka.(*)
