Mamuju,Relasiindonesia.com-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) mengecam keras pemerintah daerah atas belum dibayarkannya gaji THR dan Gaji ke-13 guru, padahal anggaran untuk pembayaran tersebut telah tersedia.
Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Manakarra menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi soal keterbatasan anggaran, melainkan kelalaian serius, buruknya manajemen birokrasi, dan indikasi kuat pembiaran terhadap hak guru.
“Uangnya ada, tapi hak guru tetap ditahan. Ini bukan kesalahan teknis, ini adalah kelalaian struktural yang mencederai rasa keadilan, Pemerintah daerah tidak bisa lagi berlindung di balik alasan administratif,” kata Ahyar, Jumat (6/2).
HMI Cabang Manakarra menilai penahanan pembayaran hak guru meski anggaran telah tersedia merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperlihatkan krisis keberpihakan politik anggaran terhadap sektor pendidikan.
“HMI menilai tindakan ini sebagai pelecehan terhadap martabat guru, yang setiap hari dituntut mendidik, membina karakter, dan mencerdaskan generasi bangsa, namun justru diperlakukan seolah haknya bisa ditunda tanpa konsekuensi,” ungkapnya.
Guru diminta disiplin, profesional, dan loyal, tetapi pemerintah daerah justru mempertontonkan ketidakseriusan dalam memenuhi kewajibannya sendiri. Ini ironi sekaligus kegagalan kepemimpinan.
Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Manakarra menyatakan sikap tegas
1. Menuntut pembayaran segera dan tanpa syarat THR dan gaji ke-13 guru yang anggarannya telah tersedia
2. Meminta klarifikasi terbuka kepada publik mengenai alasan penahanan pembayaran hak guru
3. Mendesak evaluasi dan pertanggungjawaban pejabat teknis terkait, karena kelalaian ini berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga pendidik.
“HMI Cabang Manakarra menegaskan bahwa jika hak guru terus ditahan tanpa alasan yang sah, maka hal ini patut diduga sebagai bentuk pembiaran birokrasi yang disengaja, dan tekanan publik serta langkah konsolidasi gerakan akan menjadi jalan yang ditempuh”, pangkasnya.
Ketika anggaran ada tetapi hak rakyat ditahan, maka yang bermasalah bukan uangnya, tapi kemauan politiknya, HMI tidak akan tinggal diam.
(Ys)
