MAMUJU, Relasiindonesia.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) menggelar kunjungan kerja koordinatif ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Senin (26/1/2026).
Kunjungan strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mateng, Nirmala Aras, didampingi jajaran Wakil Ketua, Anggota Banggar, serta pejabat struktural Sekretariat DPRD Mateng.
Rombongan disambut hangat oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras, bersama sejumlah legislator provinsi lainnya seperti Khalil Gibran, Jumiati Mahmud, Irfan Fahri, Saddam, serta Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto.
Dalam pertemuan tersebut, Amalia Aras menekankan krusialnya peran DPRD dalam mengawal kebijakan fiskal, khususnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong DPRD Mateng untuk proaktif bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam menggali potensi pendapatan daerah secara inovatif dan berkelanjutan.
“Peningkatan PAD adalah kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal ini sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Amalia Aras.
Penguatan PAD di Sulawesi Barat memang menjadi fokus utama guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Mateng, Nirmala Aras, menyatakan komitmennya untuk mempertajam fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong kebijakan daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti arahan ini dengan memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif demi kemajuan Mamuju Tengah,” tegas Nirmala.
Selain fokus pada PAD, kunker ini juga menjadi ajang konsultasi terkait sinkronisasi kebijakan APBD antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Koordinasi antarlembaga legislatif ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Sulbar guna memastikan dukungan teknis dan administratif berjalan optimal.
Langkah sinergis ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat. (*)
