MAMUJU, Relasiindonesia.com – Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan atensi khusus terhadap polemik yang terjadi antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pemerintah Provinsi Sulbar.
Kisruh ini memuncak dengan pemblokiran akun layanan kepegawaian Pemprov Sulbar sebagai imbas dari kebijakan mutasi pejabat eselon III yang menuai sorotan.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Sulbar, Khalil Qibran, menegaskan bahwa perselisihan antarlembaga pemerintah ini tidak seharusnya dipertontonkan di ruang publik, karena dapat mengganggu stabilitas birokrasi.
”Meskipun masing-masing pihak merasa memiliki landasan argumen yang kuat, kami di Fraksi Golkar sangat tidak mengharapkan adanya ‘perang dingin’ antarinstansi. Ego sektoral harus dikesampingkan demi pelayanan publik,” kata Khalil dalam rapat fraksi Golkar DPRD Sulbar, Rabu (16/4/2026).
Khalil mengajak semua pihak untuk duduk bersama mencari titik temu.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang sehat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
”Kami mengharapkan Gubernur Sulbar dan Kepala BKN untuk segera melakukan tabayyun. Harus ada solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) demi hadirnya keputusan terbaik bagi aparatur sipil negara di Sulbar,” lanjutnya.
Rencana Aksi Fraksi Golkar
Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Fraksi Golkar telah menyusun beberapa langkah strategis, di antaranya:
Pengajuan RDP: Menyurat kepada Pimpinan DPRD Sulbar untuk segera melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait guna mengurai persoalan secara transparan.
Koalisi Lintas Fraksi: Melakukan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain di DPRD untuk membangun pemahaman bersama dalam menengahi persoalan ini.
Interupsi Paripurna: Membawa isu strategis ini ke dalam Sidang Paripurna agar mendapat atensi luas dan menjadi catatan resmi lembaga legislatif.
Meminta Intervensi Kemendagri
Lebih lanjut, Khalil Qibran juru bicara Fraksi Golkar mendesak agar pemerintah pusat tidak tinggal diam melihat kondisi ini.
”Kami berharap Kemendagri segera menjalankan fungsi fasilitasi dan supervisi. Kehadiran Kemendagri sangat dibutuhkan sebagai penengah agar kebuntuan antara Pemprov Sulbar dan BKN bisa segera teratasi,” pungkasnya.
(Ys)
