MAMASA, Relasiindonesia.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) daerah pemilihan Mamasa, Suhadi Kandoa, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sulawesi Selatan (BPDAS Sulsel). Sorotan ini dipicu oleh dugaan kegagalan sejumlah kegiatan wanatani (agroforestri) yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa sejak tahun 2023.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak laporan masyarakat serta memantau pemberitaan terkait ketidakefektifan program tersebut di lapangan.
“Saya menerima informasi bahwa kegiatan BPDAS Sulsel di Mamasa banyak yang gagal. Hal ini harus dipertanggungjawabkan karena mereka yang merencanakan sekaligus menjalankan program tersebut,” tegas Suhadi, Sabtu (28/2/2026).
Suhadi menekankan bahwa program ini menelan anggaran yang tidak sedikit, bahkan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dengan nilai investasi sebesar itu, ia menilai hasil di lapangan seharusnya memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan kelompok tani hutan.
“Anggarannya sangat besar, maka hasilnya wajib maksimal. Jika fakta di lapangan justru banyak yang gagal, tentu patut diduga ada persoalan serius, bahkan tidak menutup kemungkinan mengarah pada indikasi penyimpangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendesak pihak BPDAS Sulsel untuk tidak hanya bersandar pada laporan administratif yang disetorkan kelompok tani. Suhadi meminta pihak balai melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh.
“Saya minta balai melakukan pengawasan ketat dan terjun langsung ke lokasi. Jangan hanya mengambil sampel pada titik-titik tertentu yang sengaja ditunjukkan oleh kelompok tertentu saja,” cetus Suhadi.
Ia berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program rehabilitasi lahan dan wanatani di Mamasa benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat, bukan sekadar proyek formalitas yang menghabiskan anggaran negara. **
