MAMUJU, RelasiIndonesia.com – Maraknya dugaan aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi merusak lingkungan, memicu konflik horizontal di tengah masyarakat, serta mengancam kepastian hukum apabila tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Ketua Bidang Politik sekaligus Ketua Advokasi HMI Badko Sulawesi Barat, Ali Mustakim, menilai persoalan penambangan ilegal tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, terdapat kekhawatiran bahwa kepentingan pihak tertentu dapat memengaruhi masyarakat agar terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan konsekuensi hukum dalam jangka panjang.
Ia menyoroti dugaan adanya upaya mobilisasi masyarakat dengan iming-iming keuntungan bersama. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan konflik horizontal berkepanjangan ketika kepentingan ekonomi sebagian pihak berbenturan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan alat untuk kepentingan pihak tertentu. Iming-iming keuntungan sesaat tidak boleh membuat kita mengabaikan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang bisa terjadi dalam jangka panjang,” tegas Ali Mustakim.
Ia juga menyayangkan apabila instansi yang semestinya memberikan sosialisasi, pendampingan, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan serta legalitas pertambangan justru diduga terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
Menurutnya, aktivitas pertambangan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi di luar mekanisme dan ketentuan pemerintah harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk legalitas kegiatan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Desak Pengusutan Tidak Berhenti pada Pelaku Lapangan
Ali Mustakim turut menyoroti penanganan kasus dugaan penambangan ilegal di wilayah tersebut. Ia menyebut Kapolresta Mamuju sebelumnya pernah mengusut persoalan itu, tetapi mempertanyakan kelanjutan penanganannya karena menurutnya belum terlihat penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik aktivitas tersebut.
“Permasalahan ini harus ditangani secara serius. Jangan sampai penanganan hanya menyentuh pelaku di lapangan, sementara pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama justru tidak tersentuh hukum,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa aktivitas yang diduga ilegal tersebut disebut masih terus berlangsung, bahkan dinilai semakin marak, meskipun sebelumnya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Atas kondisi tersebut, Ali meminta agar dugaan keterlibatan oknum aparat, termasuk yang ia soroti di lingkungan Polresta Mamuju maupun Polda Sulawesi Barat, ditelusuri secara objektif dan transparan.
Ia menegaskan, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan yang profesional. Apabila ditemukan bukti keterlibatan oknum dalam aktivitas pertambangan ilegal, ia mendesak agar pihak terkait ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Minta Kapolda Sulbar Turun Tangan
Ali Mustakim juga meminta Kapolda Sulawesi Barat untuk memberikan perhatian serius terhadap informasi mengenai dugaan penambangan ilegal di Kalumpang.
Ia berharap pimpinan kepolisian dapat memastikan setiap laporan dan informasi yang disampaikan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional, tanpa adanya upaya menghalangi pengungkapan fakta.
“Kami meminta Kapolda Sulawesi Barat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Informasi dari masyarakat harus ditindaklanjuti secara terbuka dan profesional. Jika ada oknum yang terbukti menghalangi penegakan hukum atau terlibat dalam aktivitas ilegal, harus ditindak tegas,” katanya.
Menurut Ali, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum harus dijaga melalui tindakan nyata. Semboyan Polri bersama masyarakat, lanjutnya, tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang adil.
Jangan Biarkan Kepentingan Industri Mengorbankan Lingkungan
Lebih lanjut, Ali mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momentum rencana pengembangan kawasan industri maupun proyeksi pembangunan nasional di wilayah Kalumpang untuk menjalankan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia menilai, pembangunan dan investasi seharusnya berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang dipersoalkan, termasuk menelusuri legalitas kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, serta potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
“Jangan sampai atas nama kepentingan ekonomi dan pembangunan, masyarakat justru dirugikan dan lingkungan menjadi korban. Kami meminta seluruh pihak yang terbukti merusak alam dan melanggar hukum ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.
HMI Badko Sulawesi Barat berharap penanganan persoalan ini dilakukan secara transparan, profesional, dan menyeluruh agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih luas serta memastikan hukum berlaku adil bagi semua pihak.
(*)
